Jakarta – Di tengah bayang-bayang anggaran kesehatan yang selalu minim dan kebutuhan fundamental rakyat akan layanan kesehatan yang layak, sebuah kabar mengejutkan kembali menguak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye politik, dikabarkan mendapatkan kucuran dana hingga Rp24 triliun yang berasal dari efisiensi anggaran kesehatan dan pendidikan. Peristiwa ini bukan sekadar urusan teknis birokrasi, melainkan sebuah cermin telanjang tentang bagaimana prioritas negara cenderung berpihak pada proyek politik, bukan pada kebutuhan esensial rakyat.
Keputusan mengalihkan dana kesehatan untuk MBG ini memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis, hingga masyarakat sipil. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut kebijakan ini sebagai “dosa besar” karena menodai amanat konstitusi yang mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan. Kritik serupa juga datang dari para pengamat kebijakan yang mempertanyakan urgensi program MBG—yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial—justru merenggut jatah anggaran dari sektor yang sangat vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Menakar Prioritas: Menambal Janji Politik dengan Mengorbankan Hak Dasar Rakyat
Dalam narasi yang dibangun pemerintah, program MBG disebut sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia. Namun, realitas di lapangan jauh dari kata ideal. Kasus keracunan makanan di beberapa daerah hingga munculnya laporan temuan dapur fiktif menjadi bukti bahwa implementasi program ini masih jauh dari kata matang. Lebih lanjut, transfer dana kesehatan untuk MBG ini menunjukkan adanya kegagalan pemerintah dalam mengelola prioritas.
Sektor kesehatan di Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Minimnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil, kekurangan tenaga medis, hingga jaminan layanan kesehatan yang belum merata adalah persoalan kronis yang membutuhkan alokasi dana besar. Dengan memangkas anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk menambal defisit-defisit ini, pemerintah justru menciptakan bom waktu sosial yang dapat meledak di masa depan. Prioritas ini seolah-olah mengesankan bahwa janji kampanye lebih penting daripada hak dasar rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan pendidikan yang berkualitas.
Akuntabilitas dan Transparansi: Menuntut Jawaban Atas Penggunaan Dana Rakyat
Peristiwa transfer dana kesehatan untuk MBG ini harus menjadi momentum bagi publik untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah. Alasan “efisiensi anggaran” yang dikemukakan Presiden tidak cukup untuk membenarkan pengalihan dana yang begitu besar. Publik berhak tahu secara rinci bagaimana mekanisme pengalihan ini dilakukan, dan yang lebih penting, apakah langkah ini tidak akan merusak tatanan anggaran yang sudah ditetapkan?
Pers Pergerakan melihat isu ini sebagai refleksi dari minimnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Keputusan sepihak ini, yang diambil tanpa dialog yang memadai dengan berbagai pemangku kepentingan, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika negara tidak lagi berpihak pada kebutuhan fundamental rakyat, maka rakyat sendirilah yang harus turun tangan untuk mengawal setiap kebijakan yang dibuat.
