Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengukir jejak pemberantasan korupsi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, pada Rabu (20/08) malam. Peristiwa ini menjadi sorotan tajam karena merupakan kasus korupsi pertama yang menjerat pejabat selevel wakil menteri dari kabinet yang baru.
Berdasarkan konfirmasi dari Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, penangkapan ini tidak hanya menyasar Immanuel Ebenezer, tetapi juga 10 orang lainnya. Meskipun KPK belum merinci secara detail terkait kasus yang menjerat Noel—sapaan akrab Wamenaker—namun Fitroh mengindikasikan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan.
Langkah cepat KPK ini seolah menjadi pesan tegas bahwa lembaga antirasuah tersebut masih memiliki taring, di tengah berbagai kritik dan tantangan yang mereka hadapi. Dalam 1×24 jam sejak penangkapan, KPK memiliki waktu untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
Kasus ini patut menjadi perhatian serius, terutama bagi kita yang berpihak pada kaum pekerja dan marjinal. Jabatan Wamenaker seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan menciptakan kondisi kerja yang adil. Namun, dugaan kasus pemerasan ini justru menunjukkan ironi yang mendalam: figur yang seharusnya mengabdi untuk rakyat, diduga menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri.
Peristiwa ini kembali membuktikan bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan, melainkan penyakit sistemik yang menggerogoti sendi-sendi keadilan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melukai kepercayaan publik dan menghambat upaya perbaikan nasib kaum buruh dan pekerja.
Pers Pergerakan akan terus memantau perkembangan kasus ini. Kami berharap KPK dapat bekerja secara independen dan transparan, membawa seluruh pihak yang terlibat ke pengadilan, dan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Kasus ini harus menjadi momentum untuk menuntut akuntabilitas dari para pejabat publik, bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan ladang untuk meraup keuntungan pribadi.
