Jakarta – Di tengah isu resesi global dan kondisi ekonomi dalam negeri yang serba tidak menentu, polemik tentang gaji DPR kembali mencuat ke permukaan. Hal ini terjadi setelah pemerintah mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana kenaikan gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2026.
Alasan yang dikemukakan cukup beralasan, keterbatasan anggaran dan upaya menjaga stabilitas ekonomi agar tidak memicu kecemburuan sosial.
Namun, di saat yang sama, sebuah fakta lain justru memicu polemik yang jauh lebih panas.
Publik kembali menyoroti besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang nilainya dikabarkan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Perbedaan nasib yang kontras ini sontak memantik pertanyaan besar tentang prioritas dan keberpihakan negara.
Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, situasi ini adalah ironi yang menyakitkan. Ia membandingkan bagaimana buruh harus berjuang keras hanya untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang jauh dari kata layak, sementara para wakil rakyat yang seharusnya mengabdi justru menikmati penghasilan yang fantastis. “Buruh menjerit,” tegas Iqbal, menekankan ketimpangan yang terjadi.
Pernyataan senada juga pernah dilontarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyoroti kurangnya transparansi terkait gaji anggota DPR.
Ahok menilai, semua komponen gaji dan tunjangan DPR harus dibuka ke publik agar rakyat bisa mengetahui secara jelas kemana uang pajak mereka dialirkan. Tanpa transparansi, akan sulit bagi publik untuk menuntut akuntabilitas dari para pejabat.
Polemik ini bukan sekadar masalah angka. Ini adalah potret ketidakadilan sosial yang nyata.
Di satu sisi, rakyat diminta untuk bersabar dan berhemat demi perbaikan ekonomi nasional, namun di sisi lain, elite politik justru seolah hidup di dunia yang berbeda, jauh dari kesulitan yang dirasakan masyarakat.
